bandungekspres.co.id, JAKARTA – Ujian nasional (unas) bikin pusing tujuh keliling. Apa lagi penyebabnya jika bukan sikap pemerintah yang tidak jelas atas ujian akhir pada setiap jenjang sekolah itu. Pemerintah belum satu suara mengenai jadi atau tidaknya penghentian sementara (moratorium) unas.
Hal itu terungkap dari penjelasan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya kemarin. Dia menerangkan, dalam rapat terbatas (ratas) kabinet 8 Desember lalu, Wapres Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar rencana moratorium unas dievaluasi. Unas merupakan produk kebijakan yang keluar saat JK menjadi Menko Kesra di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Usul tersebut direspons Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan meminta Mendikbud mengevaluasi lagi. ”Dengan demikian, hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut,” kata Pram, sapaan Pramono Anung.
Kebingungan terjadi di masyarakat karena pernyataan yang keluar dari JK adalah moratorium unas tidak disetujui. Dengan demikian, publik mengambil kesimpulan bahwa unas akan tetap ada. Di banyak daerah, termasuk Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, semua sekolah bersiap menyelenggarakan tryout unas untuk tahun depan.
Sejak awal JK memang tidak setuju dengan penghapusan unas. Sikap itu berbeda dengan keinginan presiden. Jokowi memang tidak pernah menyebut penghapusan unas. Namun, istilah mendesentralisasi unas ke daerah-daerah sebenarnya sama saja dengan menghapus. Sebab, unas pada dasarnya tersentral. Desentralisasi unas itu disampaikan Jokowi saat menghadiri puncak Hari Guru di Bogor pada 27 November lalu.
Perbedaan pandangan tersebut tidak ditampik Pram meskipun dia tidak menyebut langsung siapa saja yang berseberangan. ”Masih ada perbedaan pandangan di antara yang hadir dalam rapat tersebut,” ucapnya.
Pram menjelaskan, pembahasan mengenai unas tergolong krusial. Karena itu, hal tersebut tidak boleh diputuskan dengan tergesa-gesa. Evaluasi yang dilakukan Mendikbud akan dilaporkan dan dibahas lagi pada ratas berikutnya. Namun, dia mengelak saat ditanya apakah ratas berikutnya bakal memutuskan moratorium atau tidak.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy kemarin menggelar pertemuan khusus dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Tujuan pertemuan tersebut ialah membahas rencana moratorium Unas 2017. Hingga akhir pertemuan, Muhadjir belum bisa dimintai komentar terkait pelaksanaan unas tahun depan.
