bandungekspres.co.id – Keberadaan SMA dan sederajat di Kabupaten Bandung Barat dinilai perlu ditambah dalam rangka memberikan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat. Satu kecamatan minimal harus memiliki satu SMA atau SMK.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Samsul Maarif menyatakan, jumlah SMA dan sederajat di KBB masih tergolong sedikit, sehingga perlu ditambah. Menurut dia, jumlah SMA dan sederajat saat ini masih belum proporsional dibandingkan dengan jumlah calon siswanya. ’’Kita masih butuh banyak sekolah SMA dan sederajat terutama SMK,” kata dia di kantornya, kemarin.
Daerah di KBB yang paling membutuhkan pendirian SMA/SMK, yakni wilayah selatan KBB, seperti Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cililin, dan Cipongkor. Namun, menurut Samsul, pembangunan sekolah kejuruan perlu lebih diprioritaskan agar para siswa bisa langsung memeroleh pekerjaan setelah lulus.
’’Kita ingin pemerintah KBB fokus menyiapkan program untuk membangun sekolah swasta atau sekolah negeri yang bersifat kejuruan,” kata dia.
Meski dana bagi Dinas Pendidikan tergolong besar, Samsul mengakui, anggaran yang ada lebih banyak teralokasikan untuk belanja pegawai ketimbang program. Total anggaran yang untuk belanja pegawai, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. ’’Anggaran untuk Disdik ini besar, tapi 50 persen lebih untuk belanja pegawai, yang untuk program itu masih sedikit,” ujar dia.
Sehingga anggaran ratusan miliar tersebut habis untuk belanja pegawai. Kondisi ini dirasa Samsul sudah menjadi kebiasaan pemerintah KBB selama bertahun-tahun. Padahal, idealnya satu kecamatan itu memiliki satu SMA atau yang sederajatnya. Keberadaan satu sekolah di tiap kecamatan dinilainya akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses pendidikan.
Sebab, salah satu faktor yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah, karena jauhnya jarak sekolah dari warga. Keadaan ini banyak terjadi di daerah-daerah pelosok, seperti di wilayah selatan KBB.
”Ini memang masih menjadi problem di kita. Daerah terpencil apalagi. Mereka lebih memiliki tidak sekolah dari pada harus mengeluarkan biaya operasional yang besar,” lanjut dia.
Karena itu, legislator tengah mendorong Pemerintah KBB untuk membuat program pembangunan sekolah kejuruan. Peran pihaknya adalah menerima usulan program dari Disdik, lalu dikaji dan dibahas besaran anggaran yang dibutuhkan.