bandungekspres.co.id, JAKARTA – Menko Polhukam Jenderal TNI (Pur) Wiranto bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dari lintas sektor dan lintas agama di Gedung A Kemenkopolhukam Lantai 3, Jakarta Pusat (Jakpus), kemarin (21/11). Pertemuan tersebut digelar tidak hanya untuk menjalin silaturrahmi juga antar tokoh masyarakat dengan pemerintah, namun juga membahas sejumlah isu yang tengah mengemuka di masyarakat.
Di dalam pertemuan tersebut hadir antara lain, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya, dan Harsanto Adi Soekamto perwakilan Akademi Protestan Indonesia (API).
Selain itu juga hadir Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S. Labib, Pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al Quran (MTA) Ahmad Sukina, Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim, Sekretaris Bidang Ideologi dan Kesatuan Bangsa Parisada Hindu Dharma Indonesia Astono Chandra Dana, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Guido Suprapto, serta perwakilan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri).
”Jadi memang hari ini (kemarin, Red) saya mengundang tokoh agama dan tokoh masyarakat, bukan hanya agama Islam, tapi dari agama lain juga saya undang untuk silaturrahmi meski sudah sering,” kata Wiranto saat menjelaskan perihal pertemuan tersebut.
Wiranto mengatakan bahwa dirinya mendapat berbagai masukan dari pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut. Di antaranya yakni terkait dengan mulai lunturnya semangat nasionalisme dari sejumlah warga negara yang dibuktikan dengan adanya aksi terorisme dan intoleransi terhadap agama dan suku yang berbeda.
Menurutnya hal tersebut telah jauh dari nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. ”Masukan tadi sangat penting sekali, pihak yang tidak sepakat itu harus dikembalikan ke dalam koridor kebersamaan bahwa warisan ini harus kita jaga dan rawat dengan baik,” tutur Wiranto.
Selain itu, Wiranto mengatakan bahwa kasus hukum yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok juga tidak luput dari pembahasan di dalam pertemuan kemarin. Termasuk, rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada tanggal 2 Desember mendatang.
