bandungekspres.co.id, CIMAHI – Calon Wali Kota Cimahi, Asep Hadad, bantah dutingan miring terkait program yang diusung. Yakni, alokasi dana pembangunan dan pemberdayaan per RW sebesar Rp 200 juta Saat ini, pasangan calon (paslon) nomor dua ini, mendapatkan tudingan bahwa program yang diusung dianggap bombastis dan tidak masuk akal.
Menurutnya, biarlah masyarakat yang menilai. Sebab pihaknya sudah punya perhitungan matang. Segala program yang kini disosialisasikan nantinya akan jadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi.
Sehingga. pengaturannya akan ditata sebaik baiknya. ”Setelah melihat hasil survey paslon yang terus meroket, tentu ada paslon lain ketakutan,” kata Asep Hadad kepada wartawan ditemui, kemarin (1/12).
Lebih lanjut Hadad menjelaskan semuanya aman sesuai hitungan. Bahkan, sebagai orang Cimahi yang juga Ketua RW, Hadad tahu apa yang dibutuhkan masyarakat Kota Cimahi .
Sebagai seorang bapak Hadad mengaku, harus sayang pada semua anaknya tanpa pandang bulu. ”Nanti setelah terpilih jadi Walikota Cimahi. Saya adalah bapak rakyat Cimahi, masyarakat cimahi ada yang jadi pedagang, ABRI, PNS, Buruh dan sebagainya,” jelasnya.
Seandainya ada buruh yang demo ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, lanjut dia, tentu harus dilayani dan ditemui. ”Wali Kota harus ke depan, Ini rakyatku yang datang. Mari kita sambut dengan baik,” Tutur Hadad.
Menurut Hadad, yang sekarang menjadi masalah adalah dana CSR dari setiap perusahaan di Cimahi. Diakui olehnya, dana tersebut tidak jelas alokasiny. Kemana sekarang, padahal jika dikelola dengan baik, akan menjadi dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi.
”Nanti setelah terpilih akan ditelusuri untuk kesejahteraan buruh itu sendiri,” pungkasnya.
Menanggapi janji kampanye tersebut, calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 yang juga mantan Wakil Ketua Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koordinator Bidang Anggaran Cimahi, Achmad Zulkarnain (Azul), menurutnya janji kampanye seperti itu kurang realistis.
”Kalau dihitung Rp 200 juta dikali 312 RW itu sudah berapa. Sementara pembangunan lainnya juga perlu diselesaikan,” kata nya lewat rilis yang diterima.
Azul mengatakan, pemberian dana yang sama setiap RW itu akan menimbulkan ketidakadilan sosial. Sebab, kebutuhan masing-masing RW di Cimahi berbeda. Terlebih program bagi-bagi uang seperti itu memungkinkan adanya potensi penyelewengan.
