bandungekspres.co.id, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan berharap, pelaksanaan Ramadan berjalan tertib. Termasuk memberikan ketentraman bagi umat muslim yang menjalankan puasa.
Heryawan mengatakan, selalu ada saja godaan dan gangguan ketentraman dalam menjalan ibadah puasa. Termasuk adanya oknum-oknum pengusaha nakal yang melanggar aturan.
Menyikapi hal itu, Heryawan berharap, Satpol PP lebih menjalankan penertiban dengan cara pendekatan lebih humanis kepada masyarakat. ”Ini penting agar citra Satpol PP di mata masyarakat tetap terjaga baik,” jelas Heryawan ketika ditemui usai apel gelar pasukan untuk Operasi Praja Wibawa di Gedung Sate kemarin (18/5).
Selain itu, dia juga berharap, masyarakat juga harus mematuhi aturan yang ada. Sebab perbuatan oknum masyarakat yang tidak patuh bisa mengakibatkan hak masyarakat lain menjadi terganggu.
”Jadi personel Satpol PP harus mampu juga mengedukasi, berkomunikasi dan menyosialisasikan perda secara terus menerus,” kata Heryawan.
Politikus PKS ini menilai, untuk mengubah image petugas Satpol PP juga harus dimulai sejak perekrutan anggota. Mereka, kata dia, harus orang-orang terpilih yang memiliki kecerdasan dan memahami aturan serta memiliki keberanian dalam menegakkan aturan.
Di samping itu, dia juga meminta, petugas Satpol PP memiliki kemampuan persuasif dalam memegang teguh Praja Wibawa pemerintah. Sehingga aplikasinya di lapangan, bisa lebih bijaksana, ramah, bersahabat dan peka kepada satu sama lain.
”Nah, dengan demikian akan menciptakan suasana batin dan kesejukan di masyarakat tetapi tetap tegas,” ucap Heryawan.
Berkaca pada perkembangan saat ini, banyak sekali potensi-potensi negatif yang bisa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual, kriminalitas, dan lainnya.
”Jadi Satpol PP juga harus peka untuk masalah ini. Apalagi akan memasuki bulan Ramadan. Harapannya, kondisivitas harus terjaga,” tutur Heryawan.
Di tempat sama, Kepala Satpol PP Jawa Barat Udjawalaprana Sigit mengatakan, operasi Praja Wibawa akan dilakukan secara serentak untuk menegakan perda kabupaten/kota maupun perda Provinsi Jawa Barat.
Secara mekanisme, kata dia, akan ada perda antar kabupaten/kota dan provinsi yang memiliki keterkaitan. Sehingga menjadi Objek untuk ditegakkan secara bersama-sama.