Dirjen Optimalisasi Penyaluran Dana Desa

bandungekspres.co.id, BANDUNG – Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan monitoring ke Pemprov Jabar. Hal itu dilakukan untuk memastikan efektivitas penyaluran dana desa.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ahmad Erani mengatakan, pola tersebut juga bagian dari upaya mengoptimalisasi penyaluran dana desa yang bersumber dari pusat. Setelah mendapat klarifikasi dari Wakil Gubernur Jabar, saat ini pemrov Jabar telah menyalurkan dana desa sebesar 93 persen yang disalurkan pada 2016 ini. ”Tahun lalu penyerapan dana itu mencapai 83 persen,” ungkap Ahmad, kemarin (14/12).

Dia mengatakan, indikator keberhasilan penyaluran itu sendiri, dilihat dari kemampuan desa dalam memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Di antaranya memenuhi  kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Kemudian, pembangunan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

”Saya minta agar dana desa hanya untuk khusus pembangunan dan pemberdayaan tidak boleh di luar itu,” jelas Ahmad.

Untuk memaksimalkan penyaluran ini, lanjut dia. pihaknya akan terus melakukan sosialiasi berkelanjutan sampai akhir tahun ini.

Dia menilai, sosialisasi ini penting dilakukan karena banyak perangkat desa yang baru menjabat. Dengan begitu, perangkat desa bisa memanfaatkan dana desa sesuai dengan arahan dan ketentuan.

Ahmad menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam penerapan program dana desa ini. Dengan begitu, dia bisa mengetahui tingkat efektivitas dalam mencapai sasaran.

Sementara itu, wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar memaparkan, untuk tingkat penyerapan dana desa di Jabar sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Bahkan pada saat ini pihaknya tengah menyalurkan dana desa yang bersumber dari APBD provinsi.

Dirinya menilai, dalam teknisnya, penyaluran dana desa akan lebih optimal apabila kebutuhan tenaga pendamping bisa terpenuhi. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pengawasan baik di internal dan eksternal.

Deddy menyebutkan, saat ini tenaga pendampingan di Jabar masih kurang 1.064 orang. Padahal kalau ini terpenuhi optimalisasi akan berjalan baik.

”Harus dipenuhi dulu kekurangan SDM-nya jangan sampai tenaga pendamping bekerja untuk beberapa desa ini cukup susah juga,” ungkap Deddy. (yan/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan