bandungekspres.co.id – Ada fenomena yang kerap muncul ketika menjelang hajatan demokrasi baik saat Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) atau Pemilu Legislatif (Pileg).
Praktisi Hukum Kota Cimahi Teodorik Gultom mengatakan, jika mencoba menakar fenomena Cawalkot yang menawarkan kesejahteraan kepada calon pemilihnya,artinya sang kandidat hendak ’membarter’, suara dengan janji tersebut,
”Saya berpikir seperti apa konsep sejahtera dalam persepsi seorang kandidat, karena definisi sejahtera sangat luas kalau diuraikan,” katanya, kemarin.
Menurut dia, masing-masing individu punya persepsi tersendiri terhadap hakekat sejahtera. Namun kebanyakan kalimat sejahtera disederhanakan dengan kepemilikan atas materi. Padahal, pendapatan dan kekayaan sangat berkaitan erat atas kebutuhan individu.”Ada orang yang belum puas sekalipun memiliki beberapa mobil dan rumah yang luas, tapi ada juga individu yang sudah cukup puas mendefinisikan sejahtera dangan makan tiga kali sehari, memiliki tabungan yang cukup, rumah sederhana, dan lain lain,” ungkapnya.
Dijelaskanya, tawaran kesejahteraan seperti apa yang hendak ditawarkan seorang kandidat pemimpin daerah kepada para konstituennya guna meraup suara? Siklus ini berlangsung terus menerus, akhirnya rakyat makin tergiur, rakyat semakin berharap dan ujungnya menghayal. ”Nah, Dalam kondisi perekonomian yang menghimpit, tawaran kesejahteraan dalam bentuk slogan makin membuai rakyat,” ucapnya.
”Setelah sang calon menang, selanjutnya memimpin sebuah daerah maka janji itu pastinya sulit direalisasikan, karena sudah tdak masuk akal. Masa kesejahteraan penduduk mau dikolektifkan. Akhirnya rakyat kecewa dan merasa tertipu oleh si kandidat, dan dunia politik disalahkan,” imbuhnya.
Untuk mengurangi dan menghentikan siklus pembodohan ini, maka rakyat selaku pemilik mutlak suara yang menentukan pemimpin diberikan advokasi dan edukasi agar tercipta pemilih yang mengedepankan rasionalitas.
”Selanjutnya, Wali Kota yang kompeten lah yang memenangkan pemilihan, dan selanjutnya pemimpin dan rakyatnya bersama membangun dan mengejar sejahtera bersama-bersama, kesejahteraan kok disuapin. Hanya masing-masing individulah yang mampu merealisasikan kesejahteraan yang diinginkan,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Agus Hamdani, Ketua Forum Pelukis (Forkis) Cimahi ini menuturkan, keinginan rakyat kepada peimpi sebenarnya sederhana, yakni berjalannya birokrasi dengan baik, kondisi ekonomi yang stabil, dan akses mendapatkan jaminan kesehatan yang tidak berbelit. ”Rakyat Cimahi juga tidak terlalu muluk dengan keinginanya. Selain yang tadi, mereka ingin agar keluarganya bisa sekolah dengan keterjaminan serta lengkapnya infrastruktur bagi masyarakat umum,” singkat. (bun/asp)
