bandungekspres.co.id – DI tengah perampingan keuangan oleh pemerintah pusat, tak membuat Pemerintah Kota Bandung untuk menjalankan beragam program pembangunan. Sebab, Wali Kota Ridwan Kamil memiliki jurus jitu yaitu dengan menerapkan pola Public Private Partnership (PPP) atau kemitraan pemerintah dengan swasta.
Dengan digulirkannya program ini, banyak sarana infrastruktur pemerintahan, infrastruktur komersial serta sosial yang terus dibangun. Sebab, program PPP menjadi upaya percepatan mewujudkan Bandung lebih modern. Dalam bingkai visi Wali Kota Ridwan Kamil.
Untuk diketahui, rencana pembangunan Kota Bandung di visi Wali Kota Ridwan Kamil tertuang dalam Bandung Urban Infrastructure Projects (BUIP). Didokumentasikan awal tahun 2016. Di dalam BUIP, proyek terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, 17 proyek infrastruktur komersial, 66 proyek infrastruktur sosial, 9 proyek infrastruktur pemerintahan. Total kebutuhan biaya mencapai Rp 60 triliun.
Rincian lainnya, proyek yang diprioritaskan untuk segera dibangun adalah penerangan jalan umum Rp 552 miliar, RSUD Rp 3,7 triliun, rumah sakit khusus ibu dan anak Rp 850 miliar, cable car 3 koridor Rp 4,1 triliun, apartemen rakyat Rp 6,9 triliun, dan flyover di 30 titik sekitar Rp 1,8 triliun.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan, public private partnership sudah dirancang dalam Bandung Urban Infrastructure Projects (BUIP). Di mana disebutkan dalam konsep ini ada tiga proyek yang terbagi menjadi tiga kelompok. Yakni, proyek infrastruktur komersial, proyek infrastruktur sosial, serta proyek infrastruktur pemerintahan.
“Ada tiga proyek yang akan dikerjakan menggunakan konsep PPP. Dalam membangun Kota Bandung,” katanya kepada Bandung Ekspres saat ditemui seusai rapat Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Jalan Sukabumi, kemarin (30/12) .
Pria yang akrab disapa Emil ini mengatakan, dalam mendukung konsep tersebut pihaknya sudah mendirikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Memang, UPT tersebut masih dalam proses. Namun, konsep PPP tidak akan terganggu, sebab kesiapan kelembagaan dan personel sudah disiapkan dengan matang. ’’Ini bisa mendukung dalam mencapai Bandung Juara,” tegas Emil.
Lebih lanjut Emil menegaskan, PPP merupakan sebuah perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah yang tergabung dalam sebuah kerja sama untuk menggunakan keahlian masing-masing, demi meningkatkan pelayanan publik. Dia berharap, kepada OPD yang akan melaksanakan program ini diharapkan bisa menjalankan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama dalam mewujudkan Bandung Juara bisa tercapai. “Saya sangat yakin. Konsep ini dapat membantu dalam pembangunan Kota Bandung,” ucapnya.
