Aher Koordinasi dengan Kemensos Soal Aset Milik Bekas Gafatar

43
camp eks Gafatar
F-MEIDY KHADAFI/[PONTIANAK POST
TEGANG: Massa membakar eks camp Gafatar di Deda Moton, Mempawah, Kalimantan Barat, kemarin (19/1).

bandungekspres.co.id– Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menawarkan kepada eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) untuk mengikuti program Transmigrasi keluar Jawa.

Menurutnya, saat ini ada 139 kepala keluarga eks anggota Gafatar yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan uluran tangan pemerintah.

”Kita akan bina terlebih dahulu sebelum mereka terjun kemasyarakat atau mereka mengikuti program transmigrasi,” jelas Heryawan ketika ditemui disela-sela kunjungannya pada penampungan Eks anggota Gafatar di Cimahi kemarin (29/1). Heryawan menuturkan, tahun ini Jabar ada kuota transmigrasi sekitar 200 Kepala Keluarga (KK). Sehingga bila ada eks anggota Gafatar ingin bertransmigrasi maka akan ditawarkan secara sukarela.

ads

Selain itu, apabila mereka ingin kembali ke masyarakat Pemprov Jabar akan tetap memberikan mereka kesempatan. Namun setelah terlebih dahulu dilakukan rehabilitasi dan pembinaan.

”mereka yang ingin ke kampung halamannya akan diayomi dan diberikan pelayanan terbaik dengan diberikan konseling dan pembinaan mental dan bimbingan agama,” ucap Heryawan.

Di bagian lain, pria yang akrab disapa Aher yersebut akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pengembalian aset atau harta, yang dimiliki para eks Gafatar asal Jabar di Kalimantan Barat.

”Soal itu (pengembalian aset), bukan dalam kapasitas provinsi. Tapi tentu kita bantu, apa yang mereka keluhkan, dan hak mereka di sana. Kita akan komunikasikan ke Kemensos,” ujar Heryawan usai mengunjungi eks anggota Gafatar di Balai Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (BPSBR) kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Jalan Amir Mahmud, Kota Cimahi, kemarin (29/1).

Menurut pria yang akrab disapa Aher itu, mereka tidak akan selama berada di penampungan. Makanya mereka harus bisa kembali ke asal masing-masing. ”Apalagi anak-anak harus kembali ke sekolah,” ungkapnya.

Usai berbincang dengan eks Gafatar, Aher langsung menuju mesjid yang ada di lingkungan BPSBR untuk melaksanakan salat Jumat bersama sejumlah eks anggota Gagatar.

Di bagian lain, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat Agus Hanafi menilai, keleluasaan yang diberikan pemerintah pusat dalam pembentukan organisasi masyarakat (Ormas), membuatnya tumbuh subur di Indonesia.

Menurutnya, dengan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat bukan berarti pihaknya tidak melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap ormas-ormas. Namun dengan kondisi politik saat ini membuat pihaknya tidak bisa terlalu mengintervensi lembaga ataupun individu.

”Kondisi era sekarang tidak bisa melakukan investigasi secara langsung. Kita melakukan sesuatu pemahaman ke lembaga atau individu tidak semudah dulu, tidak seekspose dulu,” ungkap Agus dalam dialog interaktif bersama PRFM dengan tema menyoal fenomena Gafatar di Resto Nasi Cengek, Jalan Braga, Jumat (29/1).

Dia mengatakan, dengan muncuatnya Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang diduga menyimpang dari agama, memang luput dari pengawasan. Hal itu disebabkan fokus pemerintah yang terpecah oleh banyaknya Ormas yang ada saat ini.

Akan tetapi, pihaknya membantah jika saat melakukan verifikasi pembentukan tidak melakukan peninjauan atau mengabaikan segala persayaratan yang telah ditetapkan. Namun terkait dugaan penyimpangan agama, bukan kapasitasnya untuk menilai hal tersebut.

”Pendaftaran Ormas ke Kesbangpol bukan pintu terakhir. Kita yang memverifikasi soal ADRT, kita mengenali mereka itu apa, danj juga meninjau secara langsung ke lapangan,” katanya.

Sementara itu, Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafe’i menegaskan tidak pernah mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ormas Gafatar. Kalau pun benar sesat, yang berhak menyatakan fatwa itu adalah MUI pusat, bukan tingkat Provinsi Jabar.

”Ini kan sudah menjadi isu nasional, jadi yang berhak mengeluarkan fatwa itu ya MUI pusat. Isu sesat menurut MUI itu tidak benar, sejauh ini belum ada fatwa yang menyatakan Gafatar sesat,” terang dia.

Dia menjelaskan, MUI memiliki 10 kriteria yang menjadi landasan utama. Begitu juga yang dilakukan MUI kepada Gafatar berlandaskan kriteria tersebut. Namun proses verifikasi ini masih berjalan.

Berdasarkan pengakuan sejumlah eks anggota Gafatar yang diterima MUI Jabar, memang terdapat sejumlah aspek mengarah terhadap penyimpangan. (yan/bbs/rie)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.