bandungekspres.co.id, GARUT – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan bantuan tanggap darurat bencana Garut sebesar Rp 6,5 miliar. Bantuan secara simbolik diberikan Aher –sapaan Ahmad Heryawan- kepada Bupati Garut Rudy Gunawan di Pendopo Kabupaten Garut kemarin (11/10) pagi.
Menurut Aher, bantuan diberikan karena Pemprov Jabar berkeinginan untuk bergerak cepat menangani sejumlah kerusakan akibat bencana banjir bandang. Apalagi sejumlah fasilitas publik vital rusak, di antaranya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Garut, sehingga cukup mengganggu pelayanan vital kepada masyarakat.
Angka Rp 6,5 miliar tersebut sesuai pengajuan dari Bupati Garut yang akan disalurkan antara lain penyediaan obat-obatan sebesar Rp 76 juta, sarana prasarana pendidikan Rp 1,1 miliar, pengadaan prasarana dan alat kesehatan RSUD Rp 1,8 miliar, perbaikan sarana prasana pemukiman Rp 1,4 miliar, dan seterusnya.
Di sisi lain, sambung Aher, dana bencana 2016 di kas Pemprov Jabar juga masih memadai yakni sebesar Rp 95 miliar. ”Selain memberi bantuan, Pemprov Jabar juga mengajak PMI berkolaborasi terkait ketersediaan darah. Kami juga mengimbau kalanga swasta, terutama BUMD Pemprov Jabar, ikut membantu bencana ini melalui dana CSR,” kata Aher.
Terkait relokasi pengungsi, Aher mengatakan, setelah berkoordinasi dengan para pihak, maka saat ini dalam proses inventarisasi. Yakni penentuan lokasi dan penentuan penerima bantuan, yang mana keduanya ditetapkan via SK Bupati.
Setelah ditetapkan, akan direkomendasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Gubernur Jabar. Sebab, dana relokasi dilakukan melalui skema sharing bantuan pemerintah pusat (BNPB), Pemprov Jabar, dan Pemkab Garut.
”Kami berterima kasih juga kepada semua pihak, baik TNI, Polri, PNS, Relawan, Tagana, dan semua pihak yang cepat tanggap membantu korban banjir Garut,” sambungnya.
Lebih lanjut Aher meminta seluruh pegawai negeri sipil di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Jawa Barat selalu siaga dalam cuaca yang tidak menentu sekarang dan beberapa bulan ke depan.
Menurut dia, yang paling sederhana adalah PNS BPBD harus selalu bisa dihubungi kapan dan dimanapun dalam rangka kesiapsiagaan bencana.
”Ini penting dinyatakan karena paling tidak ada dua ragam kesiagaan yakni siaga bencana kekeringan dan siaga bencana banjir. Topografi tanah Jabar itu dari vulkanik muda, sehingga subur dan gembur. Akibat gembur, maka potensi pergerakan tanah tinggi, jadi potensi bencana tinggi,” katanya.
