bandungekspres.co.id, BANDUNG – Momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala menjadi ajang untuk evaluasi serta menagih janji-janji pemerintah. Puluhan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta, kemarin (20/10) melakukan aksi unjukrasa diberbagai daerah termasuk di Bandung.
“Mahasiswa akan menuntut kepada Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memenuhi 5 tuntutan mahasiswa,” tegas Koordinator Lapangan Aksi Nasional pada Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Rizky Fajrianto, kemarin.
Sementara itu, aksi mahasiswa di Kalimantan Selatan yang melakukan aksi sekira pukul 15.00 Wita di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.
Didepan kantor wakil rakyat itu. Para mahasiswa mencoba masuk untuk bertemu dengan anggota dewan. Tapi karena sedang reses, tak ada satu orang pun anggota dewan yang bisa menemui mahasiswa. Mereka hanya ditemui perwakilan dari Sekretariat Dewan Kabag TU Fitri.
Fitri menjelaskan, para anggota dewan sedang melaksanakan reses, sehingga hari ini (kemarin, Red) tidak ada anggota dewan yang masuk kantor. Tapi para mahasiswa kurang percaya dan tetap memaksa untuk masuk ke dalam untuk memeriksa langsung.
“Boleh saja masuk, tapi tidak usah semuanya, beberapa orang perwakilan saja,” pinta Fitri kepada mahasiswa.
Setelah sempat berdebat, akhirnya rombongan mahasiswa itu menyetujui beberapa orang perwakilan mereka yang masuk memeriksa. Sekitar 15 menit masuk ke dalam gedung dan memeriksa seluruh ruangan, mereka kemudian keluar tanpa hasil. Akhirnya mereka hanya berorasi di luar.
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kalsel yang dikoordinatori Nopri Abadi dalam rilisnya mengajukan beberapa tuntutan.
Pertama mereka menuntut pemerintah meningkatkan keamanan perairan di Kalsel. Kedua memberikan perhatian pada daerah-daerah terluar dan terpencil di Kalsel, serta ketiga, wujudkan ruang komunikasi publik, dan keempat tingkatkan bantuan kepada petani di Kalsel.
Di momentum dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK mereka mempertanyakan apakah sembilan prioritas Nawacita yang bertujuan merubah Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya sudah dilaksanakan atau hanya menjadi cita-cita saja.