[tie_list type=”minus”] BP3AKB KBB Mulai Lakukan Pendataan Keluarga [/tie_list]
NGAMPRAH – Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyiapkan 11.650 kader pendata untuk melakukan pendataan keluarga di tahun 2015. Ini dimaksudkan untuk memudahkan pendataan di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 16 kecamatan.
Kabid Advokasi dan Informasi BP3AKB KBB Evi Saefiyani mengatakan, sebelumnya para kader pendata tersebut akan diberikan pelatihan melalui orientasi pendataan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Sedangkan, pelaksanaan pendataanya sendiri akan dilakukan mulai tanggal 1-30 Mei 2015.
”2015 itu adalah tahun pendataan, akan dilakukan serentak se-Indonesia, dengan melibatkan kurang lebih 11.650 kader pendata yang diambil dari tingkat kabupaten hingga RT,” kata Evi kepada wartawan, kemarin (21/4).
Para kader pendata tersebut, sambung Evi, terlebih dahulu akan diberikan orientasi akan pendataan keluarga tersebut. Untuk tingkat kecamatan akan dilaksanakan pada tanggal 22-23 April 2015. Sedangkan untuk tingkat desa pada tanggal 27-29 April 2015. Sedangkan para kader pendata itu terdiri dari Penyuluh KB (PKB), Tenaga Penggerak Desa (TPD), Forum Pos KB hingga kader Sub Pos KB di setiap RT di Bandung Barat. ”Pendataan ini akan dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Sedangkan lamanya pelaksanaan pendataan itu sendiri selama satu bulan,” ujarnya.
Adapun dalam pendataan tersebut yang akan di data itu merupakan data kependudukan, KB, pembangunan keluarga, dan data individu. ”Hasilnya nanti sebulan setelah selesai waktu pendataan, yang nantinya akan menghasilkan tiga tahapan atau klasifikasi keluarga, yakni keluarga Pra KS, KS 1, KS. Jadi nanti setiap KK (Kepala Keluarga – red) akan mendapatkan data keluarga,” bebernya
Evi menambahkan, manfaat dari pendataan tersebut sebagai acuan untuk program Pelayanan KB. ”Selain itu juga pendataan itu bermanfaat untuk berbagai bantuan program atau subsidi yang diperlukan keluarga pra sejahtera,” pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Padalarang, Neni Sukarni, 49, mengaku, dirinya yang tergolong warga miskin berharap, dengan adanya pendataan tersebut dapat menghasilkan program untuk membantu warga miskin. ”Yang kita harapkan dari pemerintah soal kesejahteraan dan bantuan,” bebernya.
