Pihak Kota Baru Parahyangan Klaim Masalah Selesai

227
Kota Baru Parahyangan - bandung ekspres
BERSEPEDA: Seorang warga melintasi gerbang Kota Baru Parahyangan. Masalah penyalahgunaan lahan di lokasi ini dianggap selesai.

Mengaku Punya Izin dari Berbagai Pihak

PADALARANG – Pihak Kota Baru Parahyangan menilai, penyalahgunaan tata ruang di kawasan sempadan danau Saguling tidak lagi mendasar. Sebab, persoalan perizinan tersebut sudah dianggap selesai.

Kota Baru Parahyangan - bandung ekspres
BERSEPEDA: Seorang warga melintasi gerbang Kota Baru Parahyangan. Masalah penyalahgunaan lahan di lokasi ini dianggap selesai.

’’Malah, sebelum ada pembangunan juga sudah ada kesepakatan antar keduabelah pihak (pengembang Kota Baru dan PLN pusat),” kata salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya dari Kota Baru Parahyangan, kemarin (25/2).

Persyaratan izin lainnya, kata dia, juga diperoleh dari pihak-pihak terkait. Baik dari Pemkab Bandung Barat atau pun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar sebagai lembaga pencatatan. ’’Blue print hingga foto udaranya juga lengkap,” kata sumber tersebut.

Namun, ketika diminta untuk menunjukkan blue print tata ruang yang dinilai disengketakan, sumber tersebut mengaku, butuh waktu dan tidak bisa sembarangan diperlihatkan kepada siapa pun. Terlebih, itu ada di pihak top management.

’’Meski demikian, kalau pun dinilai kami merusak kawasan lindung, malah sebaliknya kami melakukan penanaman pohon hingga ratusan ribu batang. Itu kami lakukan sebelum ada pembangunan,’’ tuturnya.

Dia mengatakan, lahan sempadan yang dinilai disalahi oleh Kota Baru tersebut sebelumnya lahan gundul. Dengan alasan itu, pihak Kota Baru lantas melakukan penanaman sekaligus pembangunan. ’’Yang pasti kami melakukan pembangunan sesuai prosedur. Karena kami juga punya hak guna bangunan (HGB),” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN) mengeluhkan adanya pembangunan massif di kawasan sempadan Danau Saguling oleh Kota Baru Parahyangan. Meski pembangunan tersebut dinilai sah secara hukum, namun pihak Indonesia Power mengeluhkan pembangunan di lahan sempadan tersebut.

Untuk diketahui, kawasan sempadan ini merupakan kawasan di pinggiran waduk yang memiliki elevasi (kemiringan rata-rata antara nol hingga 10 derajat) dari permukaan air danau waduk atau situ. Tapi, elevasi tersebut bisa berbeda-beda tergantung kontur tanah dan wilayah. Peruntukannya, menjadi cadangan volume tampung air di waduk saat terjadi penambahan kapasitas air. Contoh ketika musim hujan atau terjadi anomali cuaca. Sempadan tersebut memiliki peran penting ketika, daya tampung Saguling mulai kritis.

’’Kondisi yang terjadi saat ini, ada puluhan hektar kawasan sempadan ini dibangun oleh pengembang. Padahal, itu lahan PLN. Sudah pasti ada kegunaan dan dampaknya jika disalahgunakan,’’ papar Manajer Sipil dan Lingkungan PT Indonesia Power Heryanto kepada Bandung Barat Ekspres di kantornya di Kawasan Komplek PLN Cioray, Kecamatan Rajamandala, belum lama ini.

Saguling sendiri saat ini menjadi muara dari sejumlah anak sungai di Jawa Barat. Sebagai informasi, cacthment area waduk tercatat seluas 2.283 Km2. Jumlah itu mencakup area Bandung 204 km2, Saguling 89 Km2, Cililin 207 Km2, Montaya 195 km2, Cisondari 298 Km2, Cinchona 320 Km2. Kemudian, Ciparay 260 Km2, Cicalengka 174 Km2, Paseh 142 Km2, Ujungberung 257 Km2 dan Sukawarna 137 Km2.

Namun, data tersebut faktanya kian menyusut. Faktornya, alih fungsi lahan oleh warga sekitar waduk dan berdirinya pabrik dan perumahan. Belum lagi sedimentasi (pendangkalan). Indonesia Power mencatat, sedimentasi mencapai angka 5,5 juta meter kubik per tahun atau sekitar 1,5 hektar per hari. Materialnya, sampah rumah tanggal, limbah pabrik, gulma air (eceng gondok) hingga lumpur yang terbawa dari aliran anak sungai.

Sementara itu, luas dari waduk itu sendiri mencapai angka 48.695 hektar. Dengan isi keseluruhan mencapai 875 juta meter3 (kubik). Sedangkan, isi efektifnya hanya 611,5 juta meter3.

Yang perlu digarisbawahi, elevasi puncak air di Saguling tersebut mencapai 650 meter. Dan pengembang, membangun perumahan tersebut di kawasan sempadan pada titik elevasi 640 meter.

Bagaimana dampak dari pembangunan tersebut? Masih ingat ketika Karawang dilanda banjir pada 2010 silam? Menurut Heryanto, saat itu anomali cuaca di Bandung dan sekitarnya cukup kritis sehingga berdampak pada kenaikan volume air. Titik saat itu, mencapai elevansi 650 meter. ’’Jika sudah terjadi seperti itu, maka salah satu gate (dari tiga gate di Saguling) diangkat setinggi satu meter. Dampaknya, Karawang kebanjiran dengan ketinggian bervariasi,’’ paparnya.

Nah, apa yang terjadi apabila gate tidak diangkat? Risikonya, kata dia, ketika terjadi over toping air maka dipastikan waduk Saguling akan jebol. Imbas yang sama juga akan akan dirasakan di bendungan Jatiluhur dan Cirata. Sebab, dua bendungan tersebut menjadi penadah cadangan ketika terjadi kelebihan daya tampung air. (rie/fik)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.