Rentenir Bandung Tak Terbendung
PRAKTIK riba di Kota Bandung ternyata masih ada. Seolah tak terbendung, berbagai program dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tak bisa menahan sepak terjang rentenir di dunia finansial. Terlebih, warga yang meminjam uang ke rentenir rata-rata memang terpaksa. Alias, tidak ada pilihan lain.
’’Rentenir harus dilawan, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi saya final,’’ kata Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial, di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, beberapa waktu lalu. Dalam pandangannya, Pemkot Bandung tidak lagi memberikan ruang kompromi bagi rentenir.
’’Pokoknya tidak ada kompromi,’’ tegas Oded.
Sebagai pengendali, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap peduli. Pelaku usaha renten akan ditindak tegas. Oleh karena itu, pemkot secara terus menerus mendorong Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk eksis, sebagai perbankan yang berpihak pada masyarakat yang jadi korban rentenir.
Oded mengatakan, terbukanya ruang bagi rentenir sebetulnya tak melulu soal ekonomi. Tapi karena cara berpikir dan perilaku picik dan malas. Hal ini, kata dia, perlu diedukasi. ’’Dengan bunga 27 persen, secara logika sehat itu sangat berat dan mencekik,’’ kata dia.
Atas dasar itulah, tanggung jawab pemerintah jadi lebih berat. Sebab, menggugah kesadaran masyarakat bahwa rentenir itu sangat buruk tidaklah mudah. Padahal, untuk kalangan muslim, hal tentang riba dan rentenir sudah diajarkan dalam Alquran. ’’Agama melarang, karena perbuatan itu haram dan neraka jahanam bagiannya,’’ kata wakil wali kota yang akrab dipanggil Mang Oded ini.
Terobosan baru pun terus digulirkan. Misalnya, produk PD BPR yang menggulirkan modal di kalangan pengusaha kecil-mikro. Kemudian, produk Melati yang ditujukan langsung untuk melawan rentenir. ’’Seratus persen saham PD BPR milik Pemkot Bandung. Sehingga, sudah jelas kehadirannya untuk menyejahterakan warga kotanya,’’ imbuh Oded. Adapun program yang dikemas dalam bentuk pembinaan, dijalankan oleh Dinas KUKM dan Indag Pemkot Bandung.
Menyoal bantuan pada masyarakat yang sifatnya langsung tunai, Oded yang juga Ketua DPD PKS Kota Bandung ini mengaku, hal itu sudah harus sudah ditinggalkan. ’’Pola demikian tidak mendidik. Saya lebih senang diarahkan ke PD BPR melalui dana bergilir,’’ tuturnya.
