Pemprov Bangun Kedaulatan Pangan

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya dalam meningkatkan produksi pangan guna mendukung program swasembada pangan nasional. Salah satunya melakukan kerjasama dengan TNI untuk mewujudkan hal tersebut.

Pemprov Jabar +TNI
AKRAB: Panglima TNI Moeldovo (kiri) dan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan) saat foto bareng.

Kerjasama ini tercantum dalam nota kesepahaman tentang Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian yang ditandatangi bersama oleh Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim dalam acara silaturahmi Kasad TNI bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jabar dan Banten, di Graha Tirta Siliwangi, Bandung.

Heryawan mengatakan, kerjasama dengan TNI ini bisa lebih memperkokoh kedaulatan pangan khususnya di Jabar. Menurutnya, Jabar memberi kontribusi 18 persen terhadap keseluruhan produksi pangan Indonesia.

Namun, pemerintah pusat memberi target tambahan produksi pangan kepada Jabar hingga mencapai satu juta ton per tahun guna mengamankan cadangan beras nasional. ”Target optimisnya tambah satu juta ton lagi dari 12 juta yang sekarang ada. Kemudian target besarnya mudah-mudahan bisa sampai dua juta ton,” ujarnya.

Lebih lanjut Heryawan katakan, kerjasama dengan TNI ini merupakan salah satu operasi militer yang dilakukan TNI dalam rangka mendukung kedaulatan pangan nasional dan Jabar. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo menuturkan, salah satu upaya yang dilakukan TNI dalam membangun kedaulatan pangan nasional yakni dengan menerapkan sistem pertanian yang telah dipelajari anggota TNI.

Menurutnya, hal tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah di Indonesia. ”Beberapa saat yang lalu seluruh kodam dan beberapa perwira dan bintara melaksanakan kegiatan pembelajaran di Bone. Karena di sana lah yang sudah terlihat hasilnya sangat signifikan,” katanya.

Selain nota kesepahaman tersebut, Jabar telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam meningkatkan produksi pangan. Di antaranya dengan menetapkan lahan pangan berkelanjutan melalui pencegahan alih fungsi lahan.

Hal ini telah diatur dalam perda yang ada di setiap kabupaten/kota di Jabar. Terkait kebutuhan pupuk dan benih, Heryawan menjamin tidak akan lagi ada keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk dan benih.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan