Papua Bisa Ribut

[tie_list type=”minus”]Jangan Biarkan Masuk TKA Tanpa Skill[/tie_list]

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Fahri Hamzah minta pemerintah tidak mengulangi peristiwa masuknya buruh kasar asal Tiongkok untuk mengerjakan pembangunan pabrik dan pelabuhan sebagaimana yang telah terjadi di PT Cemindo Gemilang, selaku pemegang merk semen merah putih, di Kecamatan Bayan, Lebak Provinsi Banten.

Fahri_Hamzah
ISTIMEWA

INGATKAN: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Presiden Joko Widodo tidak memasukkan buruh asing yang minim kualitas juga kemampuan untuk bekerja di Provinsi Papua.

Permintaan tersebut disampaikan Fahri guna mengantisipasi kejadian serupa terkait adanya persediaan lahan seluas 5 juta hektar dari pemerintah bagi investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Papua.

’’Pak Jokowi ini kan menyediakan lahan industri seluas 5 juta hektar di Papua. Ini mirip dengan apa yang diperoleh oleh PT Cemindo Gemilang yang oleh pemerintahan SBY diberi 500 hektar lahan industri di Banten sebagai konsesi investasi dan Masteplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI),” kata Fahri di Pressroom DPR, Senayan Jakarta, kemarin (11/9).

Sebagai sebuah niat baik, menurut Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, putusan Jokowi menyediakan lahan industri di Papua itu patut didukung oleh semua pihak terkait.

’’Niat Pak Jokowi itu sangat mulia sebab akan berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita di Papua,” tegas Fahri Hamzah.

Masalahnya menurut Fahri, niat baik presiden itu nantinya tidak didukung oleh para menterinya karena membiarkan pekerja asing tanpa keahlian masuk ke Papua. Sehingga tenaga kerja Papua tidak mendapat manfaat apa-apa.

Menurut Fahri, PT Cemindo Gemilang itu ternyata investornya pengusaha nasional yang di-backup oleh konsorsium bank BUMN. Tapi untuk membangun pabrik dan pelabuhan dilakukan oleh kontraktor asal Tiongkok berikut dengan buruhnya.

Peristiwa tersebut pinta Fahri, jangan sampai terulang kembali di Papua. ’’Kalau itu terjadi, pasti ribut rakyat nantinya,” tandas Fahri. (fas/vil)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan