[tie_list type=”minus”]Upaya Menghidupkan Kembali Ekonomi Warga[/tie_list]
PADALARANG – Masyarakat Kecamatan Cikalongwetan dan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemkab Bandung Barat untuk mendorong PT Jasa Marga dan pemerintah pusat merealisasikan pembangunan interchange atau Tol Gate Warung Domba, Kecamatan Cikalongwetan.
Sekitar 50 orang yang tergabung dalam Forum Percepatan Pembangunan Cipeundeuy dan Cikalongwetan itu, langsung menyampaikan dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat di Paadalarang. Mereka diterima jajaran pimpinan dewan dan wakilnya.
Wakil Ketua Forum Percepatan Pembangunan Intercange Cikalongwetan-Cipeundeuy Doni Ramlan Effendi menyatakan, pemerintah daerah maupun pusat dinilai hanya memiliki wacana tanpa ada realisasi nyata. Sehingga membuat masyarakat kesal atas rencana tersebut.
”Hal ini sudah digulirkan sejak 2009, namun sampai sekarang belum terlihat tanda-tanda akan segera direalisasikan. Kami mendorong pemda harus melakukan upaya baik kepada pemerintah pusat maupun kepada PT Jasa Marga,” katanya kepada wartawan kemarin.
Menurutnya, sangat berasalan bila masyarakat dua kecamatan tersebut menyampaikan aspirasinya kepada dewan. Lembaga perwakilan rakyat ini dituntut ikut mendorong Pemkab Bandung Barat agar lebih serius mewujudkan pembangunan interchange tersebut.
”Kami menuntut pemerintah daerah jangan hanya sekadar melempar wacana. Warga Cikalongwetan dan Cipeundeuy sudah tidak mau lagi hanya diberi janji tanpa pernah ada tindak lanjutnya. Sampai sekarang belum terlihat perkembangan dari rencana tersebut, seharusnya dalam kurun waktu hampir 6 tahun ini pemerintah sudah tampak progresnya,” tutur Doni.
Desakan mewujudkan interchange Warung Domba sebagai solusi menghidupkan kembali perekonomian masyarakat Cikalongwetan yang sejak berdirinya Tol Cipularang menjadi sepi. Banyak warung makan, dan pedagang cinderamata yang gulung tikar akibat jalan utama Cikalongwetan tak lagi banyak dilalui kendaraan bermotor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengatakan, langkah yang diambil oleh pemda sebenarnya sudah ada dengan membebaskan sebagian lahan jalur keluar tol. Hanya saja, proses ini masih terus dikejar agar pembangunannya dapat direalisasikan.
”Persoalannya PT Jasa Marga belum mau membiayai pembangunan proyek ini. Sebab, berdasarkan perhitungan mereka pada 2011 masih rugi. Oleh karenanya, biaya pembangunan diserahkan ke pemda,” kata Aa.
