PADALARANG – Konflik Indonesia Power (IP) dan Kota Baru Parahyangan sampai ke meja wakil rakyat. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tatang Gunawan mengkritik upaya pembangunan jembatan Cirendeu yang diinisiasi PT Belaputera Intiland (BI), developer perumahan Kota Baru Parahyangan.
Dia menilai, langkah pembangunan jembatan tidak lebih sebagai dalih BI dalam ekspansi perumahan Kota Baru Parahyangan. Bukan untuk kepentingan masyarakat. Pasalnya jika betul, menjadi tanggung jawab APBD. ”Nonsense (jembatan) itu untuk kepentingan masyarakat,” tegas Tatang ditemui kemarin.
Karena itu, dia pun meminta Pemkab Bandung Barat tidak apatis menyikapi hal tersebut. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut juga tidak kemudian menghilangkan tanggung jawab dalam membangun infrastruktur. ’’Kalau itu kepentingan rakyat, rakyat yang mana? Jangan mau dibodohi dengan pengusaha. Ada kepentingan BI di situ,” jelas dia.
Kepentingan dimaksud, kata dia, di seberang areal perumahan Kota Baru Parahyangan ada 800 hektare lahan yang jadi target ekspansi. ’’Saya jamin habis tanah di dua desa,” terang dia.
Dalam persoalan sengketa lahan antara BI dan IP selaku unit pembangkitan Waduk Saguling, Tatang berpendapat hanya masalah komunikasi. ”BI mau bikin jembatan di tanah siapa? Kalau memang di tanah dia, kenapa kemarin harus ditunda. Harus ingat juga, jembatan itu kan melintas di wilayah genangan milik IP. Jadi silahkan koordinasi ke IP, dan informasikan ke pemda dan dewan. Kan simpel sebetulnya,” bebernya.
DPRD KBB juga telah menggelar audensi dengan IP dan BI di ruang Badan Anggaran (Banggar). Hasilnya, Ketua DPRD KBB Aa Umbara meminta pembangunan jembatan segera dilanjutkan. ”Asal bikin nota kesepahaman antara BI, IP dan dewan. Kalau tidak konsisten, jembatan yang sudah dibangun tinggal ditutup. Semua sepakat tingga masalah komunikasi saja. Saya mendukung jembatan itu,” paparnya.
Menurutnya pembangunan tersebut dapat membantu perbaikan ekonomi khususnya wilayah Saguling. ”Penting banget jembatan itu, nanti ada (jalan) bypass ke Cipongkor dan ekonomi warga juga terbantu,” jelasnya.
General Manager BI Ryan Brasali mengungkapkan, dalam persoalan Jembatan Cirendeu seharusnya melihat kepentingan masyarakat. Terkait sengketa lahan, dia menyerahkan sepenuhnya ke BPN RI. ’’Kita siap bekerja sama. Kita juga siap mengganti lahan IP jika sudah ada keputusan dari BPN,” tuturnya.
