Kampus Kediri Belum Terima Mahasiswa

[tie_list type=”minus”]DUA Tahun Menumpang di Lahan Pemkot[/tie_list]

MALANG– Universitas Brawijaya belum mendapatkan status dan legalitas dari Kemenristek Dikti untuk kampusnya yang baru di Kediri. Akibatnya, hingga kini UB Kediri belum bisa menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2015–2016. Padahal, pengajuan legalitas dilakukan pada 2013. ’’Saya tidak tahu kenapa lama. Mulai kepemimpinan Prof Yogi Sugito diajukan status UB Kediri,’’ terang Rektor UB Prof Dr Ir Moh Bisri di ruang kerjanya, Kamis (23/4).

Bisri memastikan status lahan UB Kediri kini sudah jelas. Pihaknya telah mendapat solusi soal UB Kediri yang sejak dua tahun lalu menumpang di lahan milik Pemkot Kediri. Bahkan, Bisri mendapat solusinya secara langsung dari Menristek Dikti Prof Moh Nasir dan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar.

Terkait dengan solusi yang disampaikan Menristek Dikti soal status lahan, pihak UB tidak perlu balik nama. UB boleh memakai lahan pemkot karena sama-sama berstatus milik negara. UB hanya mengantongi sertifikat hak guna bangunan (HGB). ’’Urusan hibah tanah seluas 24 hektare dengan Pemkot Kediri juga sudah beres. Progresnya bisa dibilang baik,’’ urai dia.

Karena itu, Bisri tidak tahu alasan legalitas UB Kediri belum turun. Dia merasa Kemenristek Dikti telah bertindak kurang adil terhadap UB. Sebab, sama-sama membuka kampus di wilayah lain dalam waktu yang tidak berbeda, Universitas Airlangga lebih dahulu mengantongi status legalitas untuk kampusnya di Banyuwangi. ’’Padahal, sejak 2013, kampus kami mendapatkan visitasi dari Dikti. Namun, statusnya belum juga turun,’’ terang alumnus Teknik Pengairan Fakultas Teknik UB.

Menurut dia, jika sudah mengantongi status legalitas dari Kemenristek Dikti, UB tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan izin penerimaan mahasiswa baru. ’’Setelah ada mandat, lalu proses pengajuan akreditasi dan tinggal tunggu izin. Mungkin butuh waktu tiga bulan,’’ jelasnya.

Menurut Bisri, pihaknya tidak membuka pendaftaran lewat jalur mandiri. Sebab, pihaknya ingin mempertahankan kualitas dan meningkatkan kompetisi calon mahasiswa baru. ’’Tahun depan tidak perlu jalur mandiri. Jalur tes saja. Ini juga menghindari dugaan kongkalikong,’’ tegasnya. (ika/c19/dwi/vil)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan