[tie_list type=”minus”]15 Tahun Tak Terjamah Bantuan Pemerintah[/tie_list]
bandungekspres.co.id– Para pengusaha tektil lokal di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung, dan Pekalongan Jawa Tengah mengalami keterpurukan dalam lima belas tahun terakhir. Pemicunya, kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat.
Anggota DPR RI Komisi 4 dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, sudah hampir lima belas tahun keterpurukan tersebut menghinggapi pengusaha pribumi. Namun, hingga saat ini tidak ada perhatian sedikitpun dari pemerintah.
”Kondisi tektil di Majalaya tidak bisa diseremonialkan dengan pameran atau seremonial-seremonial biasa, tapi perlu turun langsung dan mendeteksi yang menjadi kelemahan yang perlu di advokasi oleh pemerintah,” kata Cucun saat reses di Gedung Alif, Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kemarin (8/11).
Dia mengatakan, kerap mendapatkan keluhan dari seluruh masyarakat Majalaya dan Pekalongan. Dari mulai keberpihakan pemerintah terhadap para pengusaha tektil harus diwujudkan dalam bentuk yang konkrit. ”Jangan sekedar wacana atau planning, tapi harus terjun langsung mengambil sikap yang cepat dan tepat. Sebab, keberadaan tektil tersebut bisa menopang perekonomian warga,” tuturnya.
Cucun mengungkapkan, sudah mengimbau menteri perindustrian untuk turun langsung melihat kondisi di daerah. Dari legislator dan parlemen sudah siap untuk mendukung dari sisi baik kebijakan ataupun anggaran. ”Kita pun sudah berbicara dari badan anggaran, semuanya yang penting rencana ini betul-betul bisa mengakar dan menumbuhkan apa yang menjadi harapan masyarakat tektil Majalaya,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, dalam lima belas tahun terakhir, para pengusaha tekstil di Majalalaya terus menyusut. ”Dulu tercatat ada tiga ratus. Sekarang mungkin hanya 100 pengusaha yang masih bisa eksis,” ungkapnya.
”Sebetulnya masih bisa dibangkitkan kembali. Persoalannya itu tadi, harus ada keberpihakan dari pemerintah mulai daerah sampai pusat untuk menolong perusahaan tektil Majalaya,” tuturnya.
Selain itu, Cucun juga turut menyinggung tentang perjalanan pilkada Kabupaten Bandung masih banyak yang perlu dievaluasi oleh sejumlah pihak. Terutama dalam pelaksanaan sosialisasi pilkada kepada masyarakat masih minim dan dinilai kurang.
Di balik hal itu, dia juga menyinggung soal Pilkada. Sebaiknya, kata dia, PNS itu netral. ”Kami berharap sejumlah pihak memiliki nurani pada 9 Desember mendatang, untuk menjungjung poses demokrasi lebih baik lagi,” tuturnya.