CIMAHI – Fraksi Hanura DPRD Kota Cimahi meminta maaf kepada masyarakat bahwa Fraksi Hanura terpaksa harus walk out (WO) dalam paripurna KUA PPAS beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan karena Kebijakan Umum Anggaran (JUA) Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) , belum memuat kegiatan yang prorakyat.
Anggota Badan Anggaran (Bangar) asal Fraksi Hanura Euis Romaya mengungkapkan, pihaknya tidak setuju jika aksi WO tersebut dikatakan memperebutkan pepesan kosong. Pasalnya, mulai pembahasan di Komisi, ada hal hal yang harus diperbaiki oleh masing-masing SKPD, tapi follow up dari koreski komisi tersebut tidak disampaikan juga di Badan Anggaran.
”Tapi saat rapat Bangar kenapa hasilnya tidak disampaikan kepada kami. Itu yang membuat kami kecewa,” terangnya, kemarin.
Selain itu, kata Euis, saat pembahasan di Bangar, belum ada pembahasan tentang anggaran murni APBD Kota Cimahi, yang ada adalah pembahasan tentang bantuan provinsi. Sehingga pihaknya menganggap pembahasan di Badan Anggaran belum rampung, buntutnya, anggota Bangar dari Fraksi Hanura, Fraksi PDIP dan anggota PAN meminta supaya sebelum likaukan penanfdatanganan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota Cimahi perlu ditunda. Dengan begitu, belum saatnya dilakukan ke tahapan rapat paripurna.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Hanura Nurhasan mengatakan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2016 Kota Cimahi dinilai belum prorakyat. Kebutuhan masyarakat di lapangan belum banyak yang diakomodir dalam KUA PPAS yang menjadi dasar APBD Kota Cimahi tahun 2016.
”Kami meminta maaf kepada masyarakat bahwa Fraksi Hanura terpaksa harus walkout dalam paripurna KUA PPAS beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan sebab, belum memuat kegiatan yang prorakyat,” katanya kemarin.
Menurut dia, mekanisme pembahasan KUA PPAS dimulai dengan pembahasan draft di komisi masing-masing. Di Komisi hanya membahas judul kegiatan saja. ”Hasil pembahasan di tingkat komisi diserahkan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama di TAPD,” ucapnya.
Dari hasil pembahasan, banyak kegiatan yang nama dan angka anggaran kegiatan tidak relevan dan secara substansi terlalu besar. Misal, pemerintah pusat mencanangkan penuntasan pendidikan dasar dan menengah. ”Namun, Pemkot Cimahi mencatat anggaran untuk PAUD senilai Rp 15,6 miliar yang terlalu besar,” tuturnya.