Dorong DSP dan SPP Gratis

[tie_list type=”minus”]Anggota Fraksi Bandel Disanksi[/tie_list]

CIMAHI – Ketua DPC PDIP Kota Cimahi akan merekomendasikan kepada Badan Kehormatan Partai, jika ada anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi tidak mematuhi keputusan partai.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
PANDANGAN FRAKSI: Para anggota dewan saat menggelar rapat paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kemarin.

”Sebelum pelaksanaan rapat paripurna kemarin, kami DPC DIP Kota Cimahi telah memanggil seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Cimahi untuk menjalankan apa yang menjadi perintah partai,” terang Ketua DPC PDIP Kota Cimahi Denta Irawan usai rapat, kemarin (13/8).

Dikatakannya, salah satu yang harus dijalankan oleh anggota Fraksi PDIP adalah, fraksi PDIP didorong untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran untuk pembangunan dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan ril masyarakat Kota Cimahi.

Dia berkeyakinan, rencana APBD 2016 Cimahi yang mencapai Rp 1,5 triliun tersebut mampu untuk mengakomodir keinginan masyarakat tentang pendidikan, terutama soal SPP dan DSP gratis di SMA dan SMK.

”Sekalipun memang program ini tidak terdapat di dalam visi misi wali kota Cimahi periode 2012-2017 , tapi kalau untuk kebaikan kenapa tidak diperjuangkan bersama,” ujarnya. ”Sebab DPRD yg mempunyai kewenangan menyusun anggaran,” tambahnya.

Di bidang pendidikan, kata Denta, data tahun ajaran 2015-2016 rombongan belajar (rombel) dari 6 SMAN dan 3 SMKN yg ada di Cimahi total sebanyak 11.266 siswa. Dan di antaranya siswa baru kelas 1 sebanyak 3.742, dengan asumsi 11.266 siswa.

”Dengan SPP per bulan Rp16.839.000 dikali 12 bulan, maka akan terkumpul Rp 20,2 miliar,” tandasnya.

sementara, jika asumsi jumlah siswa baru 3.742 dikalikan rata-rata DSP Rp 5.000.000 atau senilai Rp 18.710.000.000, maka dana SPP ditambah DSP per tahun sebesar Rp 38.910.000.000.

DPC PDI Perjuangan telah meminta kepada fraksi PDIP untuk menyampaikan pokok pokok pikiran untuk pembangunan dan memperjuangkan angka ini untuk dibebaskan dari masyarakat (SPP dan DSP gratis).

Dia berpandangan, jika ini merupakan kebaikan untuk masyarakat, kenapa di Cimahi tidak bisa diterapkan. ”Kota Bandung saja bisa masa Cimahi tidak. Ini program prioritas yang sangat mendasar bagi kami yg ditunggu tunggu Masyarakat ketimbang program lain yang belum karuan manfaatnya,” tandasnya. (bun/rie)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan