[tie_list type=”minus”]Bila Terbukti Tahan Ijazah Siswa[/tie_list]
SOREANG – Bupati Bandung Dadang M. Naser menegaskan bahwa dengan banyaknya program pemerintah dalam membantu mengentaskan pendidikan dasar, seharusnya sudah tidak ada lagi ijazah yang ditahan. Apabila masih terjadi, hal itu dianggap pelanggaran besar. ’’Saya sebenarnya sudah berulang kali menegaskan, tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan di sekolah, terutamanya siswa miskin,” ujar Dadang di rumah dinasnya, kemarin (1/5).
Selama ini yang sering menahan ijazah adalah sekolah swasta, namun pengelola sekolah atau yayasan mesti lebih bijaksana terkait hal itu. Walaupun kebanyakan ijazah yang ditahan sebelum adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ’’Harusnya mereka bijaksana lah, swasta saja kan banyak dibantu oleh pemerintah,” sahutnya.
Dia menegaskan memberikan sanksi bagi sekolah yang terbukti masih menahan ijazah, di antaranya bisa saja pencabutan dana BOS ataupun pencabutan SK sekolahnya. ’’Nanti permasalahan ini akan saya urai, jika memang ada yang melakukan penahanan ijazah, terutama bagi yang miskin, bisa saja BOS-nya tidak saya kasih atau SK-nya saya cabut, nanti sekolahnya bisa ditutup,” ucapnya.
Ijazah merupakan hal yang sangat penting bagi siswa, karena itu bisa dianggap sebagai supremasi keberhasilan pendidikan seseorang. Jadi apabila ada kendala dalam hal itu, lanjut Dadang, hendaknya pihak sekolah dengan orang tua siswa dapat membicarakan baik-baik untuk penyelesaiannya. Untuk siswa menengah ke atas, bisa dengan membuat perjanjian diatas materai dengan mencantumkan kesediaan menerima sanksi apabila melanggar perjanjian itu. ’’Sementara untuk siswa miskin hendaknya dibantu dengan benar-benar membebaskannya, hitung-hitung ibadah,” tambahnya.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kartika juga pernah menyatakan hal yang sama. Menurut Asep, pemerintah harus benar-benar peduli terhadap persoalan penahanan ijazah. ’’Ini bisa jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak,” sahutnya.
Asep juga sangat menyayangkan kurangnya koordinasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung kepada pihaknya, sehingga memang banyak permasalahan yang tidak tersentuh. ’’Seharusnya dibuatkan program dari pemerintah untuk pembebasan ijasah dengan menggunakan dana APBD,misalnya,” urainya.