[tie_list type=”minus”]MCP Ajak Musyawarah Warga yang Bertahan[/tie_list]
KIARACONDONG – Hari ini, menurut rencana dibongkar sebanyak 102 bangunan di kawasan industri dan jasa Kiaracondong, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Eksekusi itu merupakan kali kedua. Setelah yang pertama dilakukan pada 17 Februari lalu.
Mega Candra Persada (MCP) selaku pengembang penataan kawasan Kiaracondong memenuhi janjinya. Memberi kompensasi untuk warga yang terkena program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menata areal tersebut.
Masing-masing mendapat uang kerohiman sebesar Rp 5 juta per bangunan dari manajemen MCP. Meski demikian, tidak dipungkiri masih ada 17 bangunan yang mencoba bertahan.
Melihat masih ada yang bertahan, Ketua Forum Waktu Yuyun Ch Hakim Ketua Forum Waktu, yang mewakili warga menilai hal itu bukan masalah berarti. Sebab, menerima keputusan sama dengan menjalankan intruksi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Berisi, pemkot beserta jajaran terkait dan pihak aparat keamanan lain, akan mengeksekusi bangunan warga.
’’85 warga Kiara Condong sudah di relokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rancacili, dan mereka mengaku tidak ada masalah,” tukas Yuyun, kemarin (2/8).
Dia menjelaskan, warga yang sudah direlokasi itu merupakan penduduk RW, 02, 03 dan 05. Sedangkan yang masih bertahan sebagian dari warga RW 05.
Sesuai program wali kota yang mengedepan rolling development, dalam menata kawasan kumuh. Merubahnya menjadi kawasan apartemen rakyat. Ke depan warga Kiara Condong, yang sementara ini direlokasi ke Rusunawa Rancacili akan dikembalikan ke apartemen rakyat yang berlokasi di Jalan Jakarta.
’’Pola itu sebagai langkah tidak merubah tatanan ekonomi sosial warga, yang sudah beranak pinak menetap di kawasan Kiara Condong,” ujar Yuyun.
Terkait adanya isu pemotongan dana kerohiman, dipaparkan dia bukan untuk kepentingan pribadi. Pengumpulan dana dari warga yang direlokasi sebesar Rp 1,8 juta dibulatkan menjadi Rp 2 juta. Sebagai kewajiban warga penyewa selama setahun yang menempati Rusunawa Rancacili.
’’Dana itu untuk membayar biaya operasinal warga selama setahun meliputi pembayaran air, listrik dan keamanan,” ucap Yuyun.
Meski begitu, menyikapi masih ada 17 warga yang bertahan, sebelum eksekusi tetap akan dilakukan musyawarah. Barangkali masih belum memahami sosialisasi yang sudah dilaksanakan. ’’Kita tetap membuka peluang komunikasi tanpa kekerasan,” imbuh dia.
