Bongkar Ratusan Bangunan Hari Ini

61
Pembongkaran Paksa
AMRI RACHMAN DZULFIKRI/BANDUNG EKSPRES
DULU SUKSES: Pembongkaran paksa pertama di kawasan Kiaracondong, Jalan Jakarta, Kota Bandung, telah dijalankan pada Selasa lalu (17/2).

[tie_list type=”minus”]MCP Ajak Musyawarah Warga yang Bertahan[/tie_list]

KIARACONDONG – Hari ini, menurut rencana dibongkar sebanyak 102 bangunan di kawasan industri dan jasa Kiaracondong, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Eksekusi itu merupakan kali kedua. Setelah yang pertama dilakukan pada 17 Februari lalu.

Mega Candra Persada (MCP) selaku pengembang penataan kawasan Kiaracondong memenuhi janjinya. Memberi kompensasi untuk warga yang terkena program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menata areal tersebut.

ads

Masing-masing mendapat uang kerohiman sebesar Rp 5 juta per bangunan dari manajemen MCP. Meski demikian, tidak dipungkiri masih ada 17 bangunan yang mencoba bertahan.

Melihat masih ada yang bertahan, Ketua Forum Waktu Yuyun Ch Hakim Ketua Forum Waktu, yang mewakili warga menilai hal itu bukan masalah berarti. Sebab, menerima keputusan sama dengan menjalankan intruksi Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Berisi, pemkot beserta jajaran terkait dan pihak aparat keamanan lain, akan mengeksekusi bangunan warga.

’’85 warga Kiara Condong sudah di relokasi ke Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rancacili, dan mereka mengaku tidak ada masalah,” tukas Yuyun, kemarin (2/8).

Dia menjelaskan, warga yang sudah direlokasi itu merupakan penduduk RW, 02, 03 dan 05. Sedangkan yang masih bertahan sebagian dari warga RW 05.

Sesuai program wali kota yang mengedepan rolling development, dalam menata kawasan kumuh. Merubahnya menjadi kawasan apartemen rakyat. Ke depan warga Kiara Condong, yang sementara ini direlokasi ke Rusunawa Rancacili akan dikembalikan ke apartemen rakyat yang berlokasi di Jalan Jakarta.

’’Pola itu sebagai langkah tidak merubah tatanan ekonomi sosial warga, yang sudah beranak pinak menetap di kawasan Kiara Condong,” ujar Yuyun.

Terkait adanya isu pemotongan dana kerohiman, dipaparkan dia bukan untuk kepentingan pribadi. Pengumpulan dana dari warga yang direlokasi sebesar Rp 1,8 juta dibulatkan menjadi Rp 2 juta. Sebagai kewajiban warga penyewa selama setahun yang menempati Rusunawa Rancacili.

’’Dana itu untuk membayar biaya operasinal warga selama setahun meliputi pembayaran air, listrik dan keamanan,” ucap Yuyun.

Meski begitu, menyikapi masih ada 17 warga yang bertahan, sebelum eksekusi tetap akan dilakukan musyawarah. Barangkali masih belum memahami sosialisasi yang sudah dilaksanakan. ’’Kita tetap membuka peluang komunikasi tanpa kekerasan,” imbuh dia.

Pada tahap pertama, Tim Gabungan Penataan Kawasan Kiaracondong sejak pagi hingga sore (17/2), membongkar paksa bangunan. Terdiri atas eks pabrik, bengkel, rumah bubut, toko furniture, dan warung makan, di Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal. Dua bekho, lima unit truk dan alat berat lainnya diturunkan untuk melakukan pembongkaran ini.

Ratusan aparat gabungan, Satpol PP, Polrestabes dan Kodim Bandung juga ikut membantu. Mereka diterjunkan ke lokasi eksekusi, sebagai syok terapi bagi masyarakat penghuni lahan milik Pemkot Bandung itu. Tidak ada perlawanan dari pemilik bangunan. Sebab, sesuai edaran Pemkot Bandung melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemkot Bandung, batas pengosongan ditoleransi hingga 31 Desember 2014.

Pembongkaran bangunan di lahan seluas 13,5 ha tersebut, merupakan bagian dari rencana Pemkot Bandung untuk merealisasikan mega proyek penataan kawasan Kiaracondong. Pasalnya, di situ akan dijadikan area industri perdagangan yang akan dikelola Mega Candra Persada (MCP).

”Seluruh biaya pembongkaran ditanggung penuh oleh MCP, karena itu bagian tak terpisahkan, dari kesepakatan yang dibangun antara Pemkot Bandung dan MCP,” kata Iwa Kartiwa, Kepala Bidang Pengendalian Tata Ruang dan Bangunan Distarcip Kota Bandung, di lokasi pembongkaran.

Menurutnya, pembongkaran tahap pertama itu, merupakan kesepakatan yang sudah final. Artinya, bila ada hambatan, akan dilakukan upaya paksa. Untuk tahap selanjutnya, pihaknya melakukan evaluasi terlebih dahulu yang akan ditindaklanjuti dengan rapat tim gabungan. Namun sesuai kesepakatan, progress-nya tidak ada perubahan. Tahun 2015, seluruh bangunan harus sudah dibangkar termasuk pemukiman warga.

Di tempat yang sama, Kabid Produk Penegakkan Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung Memet Rahmatnur mengatakan, tidak ada masalah serius terkait rencana pembongkaran bangunan. ’’Yang keberatan pun, sudah tidak ada peluang mengugat. Beberapa Sengketa sudah diputus MA, dan dimenangkan Pemkot Bandung, jadi sudah tidak ada masalah,” ujarnya. (edy/hen)

~ads~

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.