Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015
CIMAHI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Nurhasan mengingatkan kepada Pemerintah Kota Cimahi melalui dinas pendidikan agar transparan dan fair saat momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2015. Pasalnya, dia menilai, selama ini momentum ini kerap dijadikan kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungli dan titipan siswa bagi sekolah-sekolah tertentu.
”Pungli harus dihindari. Kami akan ekstra keras mencegah perilaku ini pada PPDB Cimahi yang sebentar lagi akan dilaksanakan,” kata Nurhasan.
Untuk itu, pihaknya akan segera membentuk tim khusus guna mengawasi kegiatan tersebut. ”Kami dari komisi IV akan membuat tim khusus. Setelah diadakan pertemuan dengan Pokja PPDB sangat tidak setuju jika ada perilaku seperti ini. Berbahaya kalau dibiarkan,” terangnya.
Kendati sudah menggunakan sistem pendaftaran online, namun hal itu belum menjami bahwa PPDB akan aman dari perilaku oknum. Biasanya, ini dimanfaatkan melalui jalur prestasi. Momen ini kerap menjadi kesempatan untuk mendapatkan jatah kursi di sekolah yang dituju.
”Jalur prestasi ini perlu dikaji ulang pelaksanaan dan pengawasannya. Misalnya Passing grade, prestasi olah raga dan kesenian. Syarat prestasi ini harus jelas, misalnya juara ke 1 tingkat kota atau Juara 2 tingkat provinsi,” ujarnya.
Bagi orang tua yang dibutakan dengan ambisi, biasanya menghalalkan segala cara, termasuk melanggar norma. Caranya bisa memaksa menitipkan, menyogok, atau bahkan memalsukan penghargaan.
Padahal jika diamati lebih jauh, proses pendidikan untuk anak itu sejatinya bisa membentuk karakter yang jujur, memiliki integritas, berakhlak, bertanggungjawab dan cerdas.
Maka dari itu dia berharap kepada segenap orang tua untuk objektif memilih lembaga pendidikan bagi anaknya. ”Saya menyayangkan orang tua yang membeda-bedakan sekokah favorit dan yang tidak. Apalagi ada yang berusaha memakai jalan pintas tanpa melihat hasil tes uji kemampuan anaknya,” katanya.
Untuk mencegah terjadinya hal itu, pihaknya juga akan merekomendasikan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan agar memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar aturan. ”Kita suport dari dinas-nya. Demi masa depan anak dan sekolah,” ujarnya.