[tie_list type=”minus”]Tasikmalaya Paling Rawan Pangan [/tie_list]
BANDUNG – Sebanyak 813 desa yang ada di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dikategorikan sebagai desa miskin tinggi berpotensi rawan pangan. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.
Namun, Deddy menyebut, itu adalah data tahun 2011 lalu. Sehingga, datanya perlu di-update lagi. ’’Makanya kita akan rapat di Bappeda untuk menentukan calon penerima calon lokasinya di mana saja. Berdasarkan data tersebut jumlah warga miskin di Jabar ada sekitar 4,6 juta jiwa,’’ kata Deddy usai memimpin rakor Penanganan Desa Potensi Rawan Pangan, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, belum lama ini.
Menurut dia, jumlah desa kategori miskin tinggi berpotensi rawan pangan tersebut paling banyak berada di Kota Tasikmalaya. ’’Kenapa banyak di Tasikmalaya? Mungkin bukan karena miskin pendapatannya tapi pendidikannya yang tidak memadai, karena ada gaya hidup yang masuk ke desa-desa,’’ kata dia.
Pemprov Jawa Barat sendiri, kata Wagub, telah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait untuk mengatasi masalah desa miskin berpotensi rawan pangan tersebut. Yang disiapkan pemprov, ialah seluruh OPD terkait fokus mencegah jangan sampai terjadi lost generation di desa berpotensi rawan pangan tinggi. ’’Ini harus cepat,’’ kata dia.
Dikatakan dia, Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan anggaran khusus untuk berbagai kebijakan strategis seperti menjamin ketersediaan pangan berbasis kemandirian dengan langkah optimalisasi pemanfaatan lahan sawah melalui peningkatan indeks pertanaman. Kemudian, pengembangan sistem distribusi, harga dan akses pangan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, menjaga stabilitas harga pangan. ’’Pengentasan kemiskinan itu akan digenjot seluruh sektor, termasuk sektor pertanian, pendidikan, peternakan, dan lainnya,’’ kata dia.
Lebih lanjut ia mengatakan, setiap program yang dicanangkan untuk mengentaskan kemiskinan tersebut bukan hanya sebatas penggunaan anggaran. Tapi juga harus berdampak terhadap masyarakat. ’’Ini juga jadi tolak ukur, bukan hanya anggaran yang dipertanggungjawabkan secara rupiah. Tapi dampak dari anggaran yang diberikan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat meningkat seperti apa indikatornya, BPK bukan hanya meneliti laporan keuangan dari penggunaan anggaran tapi bagaimana dampak positif dari anggaran ini,’’ kata dia. (ant/tam)
