COBLONG – Badan Pembentukan Perda Provinsi (BP Perda) Jawa Barat sangat ini terus menggenjot pembahasan Raperda baik dari Prakarsa DPRD maupun usulan gubernur Jawa Barat.
PIMPINAN PANSUS: Ketua BP Perda Yusuf Puadz saat menyampaikan pendapat di forum DPRD Jabar.
Ketua BP Perda Yusuf Puadz mengatakan, berdasarkan jumlahnya, pembahasan di tahun kerja 2015 BP Perda ada 27 calon raperda dan perda perubahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 raperda yang merupakan prakarsa dari DPRD Jabar sedangkan 19 lainnya adalah perubahan perda dan raperda yang berasal dari Gubernur.
”Nah saat ini kita sedang membahas dan menkaji 6 perda bersama mita kerja organisasi perangkat daerah (OPD) Jabar untuk menyingkronkan raperda,” jelas Yusuf ketika ditemui di ruang pansus DPRD Jabar kemarin (7/9).
Menurutnya, BP Perda akan terus bekerja secara maraton untuk menargetkan 27 raperda dan perda perubahan ini sampai selesai pada akhir tahun. Saat ini, pembahasan raperda sedang memasuki kwartal kedua.
Yusuf menilai, faperda dan perda perubahan ini harus segera di bahas dan disahkan sebagai payung hukum dalam melanjutkan pembangunan di provinsi Jabar.
Selain itu, dalam melaksakan program pemprov Jabar, OPD dan BUMD tentunya harus memegang perda tersebut. Sebab pada pelaksanaannya, perda yang telah disahkan menjadi dasar hukum pada pelaksanaan program-programnya.
Ia mencontohkan, saat ini sedang dilakukan kajian dan pembahasan mengenai perda perubahan sertifikasi halal. Sehingga harus disesuaikan karena adanya peraturan ketentuan halal dari pemerintah pusat.
Selain itu, raperda batuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan usulan dari gubernur. Dan harus dilakukan kajian mendalam sampai kepada sosialisasi dan implementasinya bila raperda ini disahkan.
”Dari 27 perda ini sebetulnya sebagian telah diselesaikan dan harapannya akhir tahun ini akan selesai tepat waktu,” pungkas Yusuf. (yan/fik)
