[tie_list type=”minus”]Program Menggunakan Dana APBN dan APBD[/tie_list]
NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat masih memiliki pekerjaan rumah untuk memberikan bantuan bagi 12 ribu rumah tidak layak huni. Pasalnya, dari 29 ribu unit rumah tak layak huni, baru 17 ribu rumah yang telah mendapatkan bantuan perbaikan. Bantuan tersebut berasal dari dana APBN, APBD provinsi dan kabupaten. Sisanya tinggal 12 ribu rumah lagi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat Anugrah kepada wartawan kemarin (13/9).
Menurut dia, tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat baru bisa memberikan bantuan perbaikan untuk seribu unit rumah tidak layak huni. Setiap tahun perbaikan bagi rumah tidak layak huni terus diberikan. ”Anggaran yang paling besar itu dari pusat, yakni untuk sekitar 4 ribu unit rumah per tahun. Sementara pemkab setiap tahun baru bisa memberikan bantuan untuk sekitar seribu unit rumah. Bantuan ini diberikan agar masyarakat yang rumahnya sudah sekian lama, dapat diperbaiki dengan kondisi yang baik,” katanya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, perbaikan rutilahu dari pemerintah pusat yaitu Rp 7,5 juta per unit, dari provinsi Rp 10 juta per unit, dan dari pemkab Rp 5 juta per unit. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bahan bangunan. Tahun ini, lanjut dia, bantuan dari pusat belum diterima lantaran pihak Kementerian masih melakukan inventarisasi. Bantuan dari provinsi tahun ini pun hanya untuk 20 unit rumah. Sementara dari pemkab, perbaikan rutilahu tahun ini tersebar di 848 titik di 63 desa di 12 kecamatan. ”Bantuan ini lebih banyak diberikan ke wilayah selatan. Namun, tetap di wilayah perkotaan juga sebagian ada yang menerima. Bantuan ini diberikan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan agar tepat sasaran,” bebernya.
Anugrah menuturkan, perbaikan rutilahu tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di daerah. Kondisi perumahan, menurut dia, merupakan salah satu indikator dari kesehatan suatu daerah. Keberadaan rutilahu menyebabkan kekumuhan di suatu daerah. Di wilayah perkotaan, kekumuhan semakin tampak lantaran pertumbuhan permukiman penduduk yang pesat. Akibatnya, kondisi perumahan berdesak-desakan.
